Pembentukan Kabinet Jokowi-Ma’ruf Memerlukan Kalkulasi Politis yang Cermat

Spekulasi mengenai arah koalisi dan pembentukan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin terus mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai pertemuan elite politik, lobi-lobi, saling sindir, saling kritik, dan hingga puja-puji jadi pemandangan biasa. Manuver-manuver pun terus dilakukan baik itu dari partai koalisi pengusung Jokowi maupun partai-partai lain.

Jokowi dan Prabowo Subianto bertemu di Stasiun MRT, empat ketua umum parpol koalisi minus PDIP berkumpul, dan ada juga pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang dijuluki “politik nasi goreng.” Berbagai momen tersebut seperti menyiratkan adanya pergulatan politik yang belum selesai, yang tentu tak jauh-jauh dari wacana format dan komposisi kabinet pemerintahan.

Direktur Eksutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan manuver yang dilakukan elite politik untuk memengaruhi keputusan politik bukan barang haram dalam dunia politik. Bahkan, hal itu sudah lazim dan dianggap sebagai suatu keniscayaan, meskipun akhir dari episode pertarungan politik tersebut akan bermuara pada pembagian porsi kekuasaan.

“Berbagai fenomena politik tersebut memberi sinyal bahwa masih ada perbedaan pendapat tentang format dan skema koalisi. Namun, jika memerhatikan gejalanya, secara garis besar perdebatannya sudah mengerucut dalam dua pendapat, yakni antara Koalisi Pengusung Jokowi-Ma’ruf vs Koalisi Plus Plus,” kata Karyono saat dihubungi Asumsi.co, Sabtu (27/07/19).

Baca Juga: Proyeksi Kabinet dan Calon-calon Menteri Jokowi

Menurut Karyono, dua opsi koalisi tersebut tentu memiliki konsekuensi masing-masing. Pada opsi pertama, Karyono melihat perdebatan muncul perihal kekuatan dukungan politik di parlemen apakah sudah kuat atau belum, terlebih jika terjadinya turbulensi politik di tengah masa pemerintahan. Sementara pada opsi kedua, situasinya lebih realistis artinya perdebatannya berada pada seputar partai apa yang ideal masuk ke koalisi.

Lima Skema Format Koalisi Jokowi-Ma’ruf

Meski begitu, Karyono tak menampik jika di luar dua opsi tersebut, memang ada pilihan-pilihan lain terkait format koalisi yang ideal di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ia menyebut setidaknya ada lima bayangan koalisi yang mencerminkan konfigurasi kekuatan politik Indonesia saat ini.

Pertama, susunan kabinet pemerintahan koalisi yang hanya terdiri dari partai pengusung Jokowi-Ma’ruf. Kedua, kabinet pemerintahan koalisi parpol pengusung plus profesional. Ketiga, kabinet pemerintahan rekonsiliasi yang terdiri dari gabungan dua koalisi parpol tanpa oposisi.

Keempat, kabinet pemerintahan koalisi parpol pengusung plus parpol dari luar koalisi ditambah kalangan profesional. Kelima, zaken kabinet, yaitu kabinet pemerintahan yang jajarannya diisi oleh para ahli dan bukan merupakan representasi dari partai politik tertentu.

“Lima aliran tersebut mendominasi wacana pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Kelimanya tentu mencermikan berbagai kepentingan politik dalam postur kabinet mendatang,” ucap Karyono.

Meski begitu, lanjut Karyono, yang paling mungkin diwujudkan hanya ada dua model, yakni kabinet pemerintahan koalisi partai pengusung plus profesional dan kabinet pemerintahan koalisi partai pengusung plus beberapa parpol di luar partai pengusung ditambah kalangan profesional.

“Tiga aliran yang lainnya sulit direalisasikan. Selain lima format kabinet tersebut, sebenarnya ada juga format lain yang tengah menjadi wacana, yakni koalisi hanya terbatas pembagian kekuasaan di parlemen. Tapi wacana ini tidak terlalu populer.”

Zaken Kabinet Sulit Terbentuk

Lebih jauh, Karyono menyebut dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan penuh dalam membentuk kabinet termasuk membentuk zaken kabinet. Namun, pada praktiknya justru sulit diwujudkan karena dalam koalisi partai yang terbentuk sebelum pemilihan tentu sudah ada komitmen politik mengenai kursi kekuasaan, meskipun tidak tertulis.

Karyono pun menjelaskan secara rinci soal zaken kabinet yang tampaknya hanya akan menjadi angan-angan belaka di era pemerintahan Jokowi. Menurutnya, yang menjadi masalah utama dalam membentuk zaken kabinet yang jajaran menterinya hanya terdiri dari para tokoh yang memiliki ahli dibidangnya, adalah adanya perasaan tidak adil dan tidak fair dalam tubuh koalisi parpol

“Tentu realisasi zaken kabinet ini bisa menimbulkan kecemburuan di tubuh parpol pengusung yang merasa berjuang dan memiliki kontribusi dalam memenangkan pemilihan presiden. Di sisi lain, pemerintahan yang terbentuk membutuhkan dukungan politik di parlemen untuk memuluskan berbagai regulasi untuk melaksanakan agenda pemerintahan,” kata Karyono.

Baca Juga: Wacana Menteri Milenial di Kabinet Jokowi

Tak hanya itu, Karyono memandang bahwa kabinet pemerintahan yang hanya mengakomodir parpol pengusung untuk mengisi jabatan menteri dan setingkat menteri dalam kabinet juga sulit diwujudkan. Pasalnya, pelaksanaan pemerintahan dibutuhkan figur yang memiliki kompetensi, yang tentunya tidak semua figur profesional tersebut tersedia di partai politik.

“Apalagi, jika dalam hal dukungan politik di parlemen dirasa belum cukup, maka secara matematis memerlukan tambahan dukungan dari partai lain di luar parpol pengusung. Oleh karenanya, agar kabinet pemerintahan yang dibentuk berjalan efektif diperlukan kesimbangan antara dukungan parpol dan kalangan profesional.non parpol.”

Sementara untuk kabinet rekonsiliasi tanpa oposisi, yang belakangan juga sempat jadi wacana publik, menurut Karyono hal itu sejatinya sah-sah saja karena di dalam konstitusi memang tidak dikenal istilah oposisi, sehingga tidak ada keharusan adanya oposisi. Meski demikian, dalam sistem demokrasi, sebaiknya ada kekuatan politik yang mengontrol jalannya pemerintahan agar ada check and balance.

“Tetapi, persoalannya bukan disitu saja, sulitnya merealisasikan kabinet pemerintahan rekonsiliasi tanpa oposisi disebabkan adanya kalkulasi politis dan ideologis. Misalnya, PKS mungkin dipandang tidak diperlukan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan karena dipandang memiliki pandangan politik dan ideologi yang tidak sejalan dengan koalisi, karena dalam koalisi di pemerintahan idealnya memerlukan komitmen politik dan platform yang sama secara ideologis.”

Namun, di sisi lain, Karyono melihat bahwa koalisi gemuk juga tidak selalu menguntungkan karena banyak benturan kepentingan yang tak jarang membuat koalisi terjebak dalam konflik kepentingan. Maka, perlu kalkulasi politik yang ideal, sama dengan menjaga kesimbangan antara berat badan dengan tinggi badan agar tubuh bisa bergerak gesit.

Nantinya, keseimbangan itulah yang dibutuhkan dalam membangun koalisi pemerintahan agar bisa mencapai kinerja yang maksimal. Maka solusinya jelas bahwa bagaimana membangun kesimbangan dan mampu melakukan manajemen pemerintahan yang baik untuk mengendalikan konflik agar pemerintahan bisa berjalan on the right track.

Untuk itu, Karyono menilai bahwa koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tampaknya memang lebih ideal seandainya hanya menarik Gerindra saja ke dalam koalisi, ketimbang mengajak PAN dan Demokrat. Ia melihat, kedua parpol tersebut cenderung akan menambah besar porsi kekuasaan di pemerintahan.

“Dengan bergabungnya Gerindra, akan menambah dukungan politik di parlemen. Jika dihitung dari jumlah kursi di DPR, parpol pendukung pemerintah mencapai sekitar 72%. Posisinya cukup kuat asalkan  semua partai pendukung konsisten, tidak berkhianat dan main dua kaki. Jadi, kalaupun ada turbulensi politik, tidak mudah untuk menggoyang pemerintahan.”