Tinggalkan PKS, Garbi Gencarkan Deklarasi di Berbagai Daerah

Gerakan Arah Baru Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Garbi muncul dengan cukup menyita perhatian. Bahkan gerakan itu berhasil menggaet masyarakat di berbagai daerah untuk turut serta mendeklarasikan diri sebagai personel baru. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan kemunculan Garbi di berbagai daerah merupakan bentuk kegelisahan kolektif.

“Kegelisahan karena para pemimpin tidak memiliki pengetahuan yang cukup arti demokrasi dan transisi,” kata Fahri usai menghadiri deklarasi Garbi Chapter Gorontalo, di Gorontalo, Minggu, 10 Februari 2019 kemarin.

Kegelisahan tersebut menurut dia juga dalam hal krisis pemahaman konstitusi dan reformasi. Dia mencontohkan krisis kelembagaan yang terjadi selama ini karena negara kurang mampu mengatasi masalah yang berulang-ulang kai terjadi. Contohnya isu korupsi, narkoba, dan terorisme. Kasus tersebut, kata Fahri, sudah 20 tahun menggerayangi Indonesia dan belum ada jalan keluarnya.

“Masalah-masalah tersebut berulang-ulang terjadi dalam 20 tahun kita belum bisa keluar dari isu korupsi, terorisme dan narkoba,” ujarnya.

Sampai ketemu malam ini…#GarbiNight #GarbiSulbar #GarbiMamuju https://t.co/PqcNlmDIcS— #2019AwalPerubahan (@Fahrihamzah) February 11, 2019

Berbagai keinginan untuk memajukan bangsa oleh Garbi membuat publik bertanya-tanya, apakah gerakan tersebut akan menjadi sebuah partai politik? Sayangnya, Fahri enggan menjelaskan terkait kemungkinan itu. Ia pun tak yakin Garbi akan menjadi peserta di kontestasi Pemilu di Indonesia, sebab hal tersebut perlu berdasarkan keputusan dari para anggotanya. Fahri saat ini hanya ingin ada organisasi yang bisa mengumpulkan para intelektual agar mendapatkan buah pemikiran  untuk negeri tericinta.

“Yang jelas harus ada organisasi yang berpikir dan mengumpulkan banyak intelektual karena Indonesia hadir karena pemikiran bukan infrastruktur dan jembatan,” ucapnya.

Pecah Kongsi PKS Perkuat Garbi

Rasa keinginan Fahri Hamzah untuk bisa menyatukan para intelek dalam satu wadah di organisasi masyarakat (ormas) Garbi tak begitu saja timbul. Hal itu berangkat dari pengalamannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terus menggerus para kader yang tak sepaham. Fahri sendiri telah digugat beberapa kali dan diminta turun dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR oleh PKS.

Mantan staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat itu pun tak gentar. Ia balik menggugat, dan memenangkan perkara di semua tingkatan. Bahkan putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan lima pimpinan PKS harus membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar. Hingga Fahri menutut agar lima orang itu bersedia mundur dari jabatannya di PKS.

Tak hanya Fahri Hamzah, PKS tercatat memiliki sejumlah konflik kepada para petinggi partai dan juga kader-kadernya. Prahara datang ketika PKS secara mendadak menggelar sidang majelis syuro di Bandung, Agustus 2015 lalu. Hilmi Aminuddin kalah dan harus menyerahkan kursi Ketua Majelis Syuro kepada Salim Segaf Aljufrie. Anis Matta yang saat itu menjadi Presiden PKS juga lengser begitu saja, digantikan oleh Sohibul Iman.

Dari sini kemudian secara perlahan faksi Anis Matta mulai disingkirkan. Anis masih di DPP PKS, tapi hanya memegang kendali sebagai ketua badan kerjasama internasional partai. Sementara Fahri tidak dapat jabatan apa-apa. Begitu juga Hilmi Aminuddin.

Bersih-bersih semakin terlihat, tiba-tiba Sekjen PKS Taufik Ridlo mundur. Tak jelas apa alasannya, tapi Taufik diketahui adalah sekjen semasa kepemimpinan Anis Matta dan Hilmi. Sejak saat itu pula, Anis Matta dan Fahri Hamzah kerap tak terlihat di setiap kegiatan PKS.

Hingga akhirnya ada sekitar 60 orang kader terdiri dari kader utama atau kader terbina yang mundur dari PKS. Unsurnya terdiri dari pengurus harian, kecamatan, dan kader non struktura. Kader di berbagai daerah yang mundur memiliki beberapa alasan, salah satunya menolak untuk berbaiat ulang. Permintaan berbaiat ulang tertuang di surat Tadzkirah Dewan Syariah Pusat PKS.

Mereka yang mundur, kemudian memilih berjuang bersama di Garbi. Fahri Hamzah pun hari ini pada Senin, 11 Februari 2019 masih punya jadwal untuk deklarasi Garbi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ia akan melakukan orasi kebangsaannya lagi, dan tentunya memperkuat arah gerak Garbi.

Meskipun PKS terus menggerus semangat Garbi dengan penyebaran spanduk bercap haram, namun mereka masih bisa berkelakar. “Yang berhak memberikan fatwa halal atau haram kan MUI. Ya nanti kalau diperlukan kita akan urus sertifikat halal,” ujar salah satu inisiator Garbi, Mahfudz Siddiq pada media, Kamis, 17 Januari 2019.

Mahfudz Siddiq sendiri adalah loyalis Anis Matta ketika masih di PKS dulu. Ia pun menjelaskan kini Garbi telah menjadi ormas yang telah terdaftar secara legal dengan akta pendirian di tiap daerah. Untuk sekretariat pusat masih dalam persiapan. Meskipun sejumlah elite PKS dicopot kepengurusannya karena bergabung Garbi, namun Mahfudz tetap enggan mengaitkan sejumlah label yang beredar di jalanan tersebut.

“Saya tidak tahu siapa yang memasang dan kepentingannya apa, saya tidak yakin itu dilakukan teman-teman PKS,” jawabnya.