Jalan Tol Dibangun untuk Rakyat, Bukan untuk Pengikut Penguasa

Narasi pembangunan jalan tol di berbagai penjuru Indonesia merupakan salah satu narasi utama kampanye kubu petahana. Pasangan calon presiden Joko Widodo(Jokowi)-Ma’ruf Amin menjadikan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, sebagai satu barometer sukses periode pertama pemerintahan Jokowi. Ketika Jokowi membangun jalan-jalan tol ini, jelas bahwa tujuannya satu, yakni meningkatkan konektivitas antar daerah. Selama mengikuti aturan dalam penggunaan jalan tol, siapapun berhak untuk memanfaatkannya.

Namun ternyata, masih ada pihak yang salah tangkap mengenai hal ini. Walikota Semarang Hendrar Prihadi, justru meminta masyarakat yang enggan mendukung paslon Jokowi-Ma’ruf untuk tidak menggunakan jalan tol yang diselesaikan di masa kepemimpinan Jokowi. Permintaan ini disampaikan oleh Hadi saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu, 2 Februari 2019. Hadi datang sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Semarang. Ia memulai permintaannya tersebut dengan pertanyaan, “Di sini ada yang pernah lewat tol?” ungkapnya. Setelah beberapa saat, ia pun mengatakan, “Disampaikan ke saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol,” ungkap Hendrar, yang disambut riuh para hadirin. Apa memang itu logika yang tepat?

Jalan Tol untuk Semua, Demi Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan jalan tol yang diselesaikan oleh Jokowi memang cukup banyak. Salah satu yang terbaru adalah ketika ia meresmikan sejumlah ruas jalan tol Jakarta-Surabaya pada Kamis, 20 Desember 2018. Satu hari sebelumnya, Rabu 19 Desember 2018, ia bertemu dengan wartawan di pendopo Kantor Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Wartawan membeberkan sederetan pertanyaan. Salah satunya adalah tentang harapan Jokowi mengenai jalan tol ini. Ia berharap jalan tol dapat memudahkan mobilitas antar kota. “Lebih cepat, murah, dan tepat waktu. Nantinya terintegrasinya tol ini dengan kawasan wisata dan industri akan meningkatkan investasi yang ada di wilayah sekitar tol,” ujarnya. Tidak ada satu pun ucapan Jokowi yang menyatakan hanya pemilihnya lah yang diizinkan untuk menggunakan jalan tol. Sebagai seorang presiden, jelas dia berharap siapapun dapat menggunakan jalan tol yang diresmikan di bawah kepemimpinannya, terlepas pemilihnya atau bukan.

Baca Juga: Fakta di Balik Klaim Sandiaga Uno soal Tol Cipali Bebas Utang

Umar Hasyim Merasa Tindakan Tersebut Tidak Etis

Mengomentari pernyataan Walikota Semarang tersebut, Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah Umar Hasyim merasa gagasan pembangunan jalan tol di kawasan Jawa Tengah tersebut sudah ada dari masa gubernur Jawa Tengah sebelumnya. “Pada waktu itu saya anggota dewan di propinsi, jadi saya tahu persis konsep tentang jalan tol. Kemudian dilanjutkan parap enggantinya sampai sekarang,” ungkap Umar, di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 3 Februari kemarin.

Ia sebenarnya tidak mempedulikan kalau klaim tersebut dilakukan dengan nyaman. Namun, ia merasa bahwa tindakan klaim pembangunan jalan tol tersebut berlebihan. “Kalau mereka menganggap itu memang nyaman, tetapi bagi saya tidak nyaman, tidak etis. Ini berlebihan,” ujar Umar, yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Sekretaris BPN Prabowo-Sandi Jawa Tengah.

Baca Juga: Plus Minus Usulan Motor Boleh Masuk Tol

Apa itu Artinya Selain Pendukung SBY Dilarang Naik Tol Laut Bali?

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah jelas logika klaim pembangunan jalan tol tersebut. Dengan logika yang sama, selain pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dilarang ada yang boleh menggunakan jalan tol Bali Mandara atau yang lebih dikenal dengan istilah Tol Laut Bali. Tol tersebut diresmikan oleh SBY saat ia menjabat sebagai presiden yang kedua kalinya. Tapi kan jelas, tidak seperti itu logikanya.

Atau mungkin satu lagi adalah Jembatan Suramadu. Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura ini dibangun oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2003. Namun, siapa yang meresmikan? Presiden SBY. Jembatan ini diresmikan oleh SBY pada tanggal 10 Juni 2009. Apa hanya pendukung SBY yang boleh menggunakan jalan tol ini? Nampaknya tidak pernah ada ucapan seperti itu sebelumnya. Siapa pun boleh menggunakannya. Jadi, alih-alih asal klaim, lebih baik mendorong masyarakat untuk menggunakan jalan tol yang sudah dibangun, agar pembangunan tersebut dapat benar-benar meningkatkan produktivitas ekonomi seperti yang diharapkan.